Klarifikasi The Dudas Minus One soal Kontrak APBN Rp3,6 Miliar Raffi Ahmad
Temukan lebih banyak Berita Hiburan, Gaya Hidup dan Kisah Viral
Add VIVIA Media on GoogleVIVIA MEDIA — Tiga anggota The Dudas Minus One, yaitu Ariel NOAH, Gading Marten, dan Desta memberikan klarifikasi soal kontrak pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar oleh dua kementerian yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan milik Raffi Ahmad.
Nama ketiga selebriti tersebut terseret setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis temuan delapan paket pengadaan jasa oleh Kemendikbudristek dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menggaet PT Rans Animasi Indonesia.
Nilai kontrak dengan KKP terbilang cukup fantastis. Dalam laporan ICW yang dirilis pada Senin (9/11/2026), KKP menggelontorkan dana sebesar 10,7 miliar untuk tiga kontrak.
Detail kontrak tersebut mencakup influencer engagement, influencer engagement untuk pembangunan BINS, dan jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna.
| Baca Juga: Viral Laporan ICW soal Dana APBN Rp14,69 M ke Perusahaan Raffi Ahmad, Begini Reaksinya
Kontrak jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, yang bernilai Rp3,6 miliar secara khusus menarik perhatian publik karena turut melibatkan nama The Dudas Minus One.
Diketahui, mereka mengunjungi Natuna, Kepulauan Riau, pada 25 Juli 2026. Di sana, mereka berkeliling mengunjungi kampung nelayan, Geosite Batu Kasah dan Jalan Lingkar Teluk Depih, serta menikmati pemandangan alam.
Setelah laporan ICW mengenai detail nominal kontrak dirilis, warganet pun langsung menyerang anggota The Dudas Minus One. Mereka menuding ke empat anggotanya, termasuk Raffi Ahmad, menikmati dana APBN yang dikumpulkan dari pajak rakyat.
Menanggapi tuduhan tersebut, Ariel NOAH menjelaskan bahwa dana kontrak Rp3,6 miliar tidak semuanya masuk ke kantong pribadi mereka. Melainkan juga digunakan untuk biaya produksi dan transportasi.
| Baca Juga: Isi Pesan DJ Panda yang Dipersoalkan Model Ozawa hingga Berujung Pengaduan Polisi
Bayaran yang ia dan anggota lainnya terima, sesuai dengan rate card masing-masing.
"Gue perlu tegasin, jadi dana tadi, kan dibilang itu semua buat kita, itu bukan buat kita semua. Pokoknya itu ada nanti akan dijelaskan sama RANS, tapi yang masuk ke kita ya sebenarnya normal seperti kalau kita dapat kerjaan," jelas Ariel dalam video yang diunggah ke Instagram @dudasminusone, Selasa (10/11/2026).
Mengenai detail penggunaan dana, pria bernama asli Nazril Irham itu menyebut pihak RANS yang akan memberikan penjelasan lebih mendalam.
Ariel juga menegaskan bahwa nilai kontrak miliaran rupiah bukan hanya untuk satu konten.
| Baca Juga: Diisukan Hiatus Akting karena Hamil, Natasha Wilona: Ada-ada Aja
"Sempat juga dibilang ini tadi katanya ada dana untuk satu video gitu sejumlah ini, aduh itu nggak bener. Jadi sebenarnya yang bisa menjawab itu adalah dari RANS," jelasnya.
Dalam video yang sama, Gading Martin membeberkan bahwa kerja sama antara artis dengan instansi pemerintah merupakan hal yang lumrah. Untuk The Dudas Minus One, tujuan mereka membuat konten edukasi.
"Setahu gua, instansi pemerintah itu sudah lama dan sudah biasa bekerja sama dengan artis-artis, output-nya banyak. Anak-anak band misalnya ngisi acara atau ada event, MC juga bisa," katanya.
"Nah, kerja sama sama The Dudas, output- nya adalah konten. Kontennya konten edukasi, promo daerah-daerah, pulau-pulau yang kita samperin sama KKP," tambahnya.
| Baca Juga: Nadzira Shafa Picu Kontroversi Usai Sebut 'Tuhan Egois'
Ariel kemudian menimpali bahwa selama di Natuna, mereka mendapatkan banyak fakta baru mengenai kehidupan nelayan di sana, dan tugasnya menyebarkan fakta tersebut kepada publik.
Sementara Desta mengungkap The Dudas Minus One telah banyak mempromosikan UMKM serta potensi wisata lokal yang belum banyak dikenal. Bahkan, terkadang masyarakat yang meminta mereka untuk datang.
The Dudas Minus One berharap, klarifikasi mereka bisa sedikit mengurangi keresahan masyarakat terkait penggunaan APBN untuk endorsement influencer. Di sisi lain, Raffi Ahmad maupun pihak RANS belum memberikan tanggapan. (*)







