Penjelasan RANS Soal Jasa Pengadaan Influencer Rp14,69 M, Sebut Sudah Sesuai Rate Card

VIVIA MEDIA — PT Rans Entertainment Indonesia Tbk atau RANS Entertainment, perusahaan media dan hiburan milik Raffi Ahmad, akhirnya buka suara mengenai pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar oleh dua kementerian.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis temuan delapan paket pengadaan jasa oleh Kemendikbudristek dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepanjang 2023-2026 yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia.

Dalam laporan ICW yang dirilis pada Senin (9/11/2026), terungkap total nilai kontrak yang dibuat oleh dua kementerian tersebut mencapai Rp14.696.955.002.

Publik pun bertanya-tanya urgensi dari pengadaan jasa influencer menggunakan dana APBN, sementara masih banyak masyarakat kurang mampu yang memerlukan bantuan, guru berhonor minim, serta korban kebakaran hutan dan lahan (kahurtla) yang belum mendapat layanan kesehatan layak.

| Baca Juga: Viral Laporan ICW soal Dana APBN Rp14,69 M ke Perusahaan Raffi Ahmad, Begini Reaksinya

Menanggapi ramainya pembicaraan tersebut, pihak RANS lantas buka suara. Mereka menjelaskan bahwa nilai kontrak yang disepakati sesuai dengan rate card yang juga digunakan oleh klien lain.

"Nilai kerja sama dengan total keseluruhan Rp14.696.955.002 mengacu pada commercial rate card yang umumnya digunakan untuk klien RANS lainnya," jelas mereka dalam pernyataan yang diunggah akun Instagram @newsrans, Selasa (10/11/2026).

Mengenai penentuan nilai kontrak, ditentukan dengan mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan, jenis layanan, jumlah konten yang diproduksi, lokasi penyelenggaraan kegiatan, tingkat kompleksitas pelaksanaan kegiatan, serta deliverables lainnya.

"Nilai tersebut bukan semata-mata biaya publikasi di media sosial, melainkan mencakup produksi konten, biaya travel, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program off-air serta berbagai aktivitas promosi lainnya," ungkap RANS.

| Baca Juga: Klarifikasi The Dudas Minus One soal Kontrak APBN Rp3,6 Miliar Raffi Ahmad

Selama periode pelaksanaan, RANS telah menghasilkan lebih dari 150 output mencakup produksi konten kreatif, kehadiran dalam kegiatan, serta berbagai benefit digital.

120 output di antaranya merupakan kerja sama bersama KKP. Sedangkan 25 output lainnya berasal dari campaign promosi museum bersama Kementerian Kebudayaan.

RANS juga membeberkan bahwa seluruh konten yang mereka hasilkan mencatat lebih dari 52,6 juta views secara kumulatif di kanal digital.

"Capaian ini mencerminkan kemampuan RANS dan anak usahanya dalam menghasilkan berbagai konten yang diminati masyarakat dan mendapatkan views dan perhatian yang tinggi," begitu bunyi pernyataannya.

| Baca Juga: Retakan Dinding Tembus ke Rumah Ibu, Tasya Farasya Terpaksa Mengungsi

Dalam klarifikasinya, RANS Entertainment juga menegaskan bahwa mereka sebagai perusahaan selalu berkerja secara profesional dengan mengikuti prosedur pengadaan dan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Masyarakat luas bisa melakukan pemantauan melalui data yang tersedia di laman Inaproc.id atau e-catalogue.com.

Dugaan Konflik Kepentingan

RANS Entertainment menyadari kekhawatiran masyarakat mengenai kemungkinan potensi konflik kepentingan antara Raffi Ahmad sebagai pemegang saham mayoritas RANS, dengan Raffi Ahmad yang merupakan Utusan Khusus Presiden.

Namun, mereka menegaskan bahwa RANS sudah berkembang pesat dan sukses bemitra dengan banyak pihak, baik swasta maupun pemerintah, jauh sebelum suami Nagita Slavina itu ditunjuk menjadi Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto pada 2024.

| Baca Juga: Hobi Touring, Vincent Rompies kini tak lagi Fokus Fashion, tapi Kulit Kepala

Begitu pula dengan The Dudas Minus One yang dibentuk oleh Raffi Ahmad bersama Ariel Noah, Gading Martin, dan Desta pada 2024 juga telah membuat banyak konten secara mandiri.

Jumlah konten mandiri mereka bahkan jauh lebih banyak dari konten dengan KKP untuk publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna.

Ariel, Gading, dan Desta telah memberikan klarifikasi bahwa nilai kontrak senilai Rp3,6 miliar dengan KKP tidak semuanya masuk ke kantong pribadi. Mereka menerima banyaran sesuai rate card masing-masing. (*)