Presiden Prabowo Terima Surat Pengunduran Diri Wapres Gibran, Siapa Penggantinya?

VIVIA MEDIA — Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Kamis, 12 November 2026.

Surat tersebut disampaikan sendiri oleh Gibran kepada Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Kamis pagi sekitar pukul 10.15 WIB.

"Dengan berat hati saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil," ujar Prabowo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

"Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria, penuh tanggung jawab dan menunjukkan sikap negarawan," tambahnya.

| Baca Juga: Baru 2 Tahun Jadi Wapres, Gibran Rakabuming Raka Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo, Ini Rekam Jejaknya

Prabowo juga menyinggung soal keabsahan dokumen pendidikan Gibran yang menjadi polemik.

"Beliau tentunya merasa telah menempuh pendidikan melalui proses yang teratur. Namun, kita pahami bersama bahwa sistem pendidikan di luar negeri berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia," jelasnya.

Presiden ke-8 RI itu juga mengungkapkan bahwa Gibran telah berkonsultasi dengannya beberapa hari sebelum mengajukan pengunduran diri.

Pada akhirnya, keputusan tersebut diambil setelah adanya putusan hukum yang menunjukkan ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan berdasarkan sistem konstitusional Indonesia.

| Baca Juga: Gibran Niat Mundur dari Kursi Wapres, Begini Ramalan Shionya di 2026

Lebih lanjut, Prabowo memberikan apresiasi kepada Gibran atas kerjanya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia selama dua tahun terakhir. Ia menyebut, mereka telah meraih banyak capaian nyata untuk rakyat.

Sejak awal menjabat, Gibran banyak turun langsung ke daerah untuk memastikan pelaksanaan program pemerintah. Dalam kurun waktu dua tahun, ia telah mengunjungi 35 provinsi dan 149 kabupaten/kota serta melakukan pengecekan dan peninjauan di 303 titik proyek pemerintah.

Sementara itu, setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Prabowo, Gibran langsung menghadap pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) untuk menyampaikan surat pernyataan berhentinya.

| Baca Juga: Gaya Keluarga Jokowi di Dhaup Ageng Gusti Sura, Kalung Berlian Istri Gibran Mentereng!

Kenapa Gibran Mundur dari Kursi Wapres?

Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Iriana tersebut memutuskan mundur setelah menghadapi tekanan akibat keabsahan dokumen pendidikannya.

Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 secara resmi menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA atas nama Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum.

Diketahui, Gibran menempuh pendidikan SMA di Orchid Park Secondary School, Singapura, kemudian mengikuti program persiapan kuliah UTS Insearch di Australia.

Ia melanjutkan pendidikannya di Management Development Institute of Singapore (MDIS) dan memperoleh gelar Bachelor of Science bidang Marketing dari University of Bradford, Inggris.

| Baca Juga: CEO Nvidia Jensen Huang Akui Jalin Hubungan Gelap, Siapa Sosok Selingkuhannya?

Selain persoalan ijazah, proses pencalonannya sebagai wakil presiden juga sempat menuai kontroversi karena Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.

Siapa Pengganti Gibran?

Belum ada nama resmi yang ditunjuk menjadi pengganti Gibran. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Presiden berwenang untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR dalam kurun waktu 14 hari.

MPR kemudian akan memilih satu dari dua nama tersebut dalam waktu paling lama 60 hari.

Melansir hasil pemetaan NOWDOTS, Rabu (11/11/2026), ada tujuh nama yang paling sering muncul dalam perbincangan mengenai calon pengganti Gibran, yaitu Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Dedi Mulyadi, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Teddy Indra Wijaya, Bahlil Lahadalia, dan Sugiono.

Namun demikian, nama tersebut hanya sebatas hasil pemetaan perbincangan di ruang publik, bukan rencana pencalonan resmi dari presiden. (*)