MUI Keluarkan Fatwa Haram Pengunaan Vape, Uus Singgung Nasib Pekerja Industri Rokok Elektrik
Temukan lebih banyak Berita Hiburan, Gaya Hidup dan Kisah Viral
Add VIVIA Media on GoogleVIVIA MEDIA — Komika Uus mempertanyakan nasib ribuan orang yang menggantungkan penghasilan dari industri rokok elektrik setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa haram penggunaan vape.
Ia menilai pembahasan mengenai produk tersebut semestinya turut memperhitungkan keberlangsungan pekerjaan yang sudah tersedia.
Melalui video yang diunggah di akun Instagram @uusbiasaaja pada Rabu (1811/2026), Uus menyampaikan keresahannya terhadap fatwa tersebut.
Ia mengaku telah mengenal ekosistem vape selama lima tahun, termasuk orang-orang yang bekerja di dalamnya.
| Baca Juga: Tegaskan Anak Belum Punya TikTok, Rachel Vennya Murka Nama Putrinya Dicatut Akun Penipu
"Sudah 5 tahun saya bersama f**m. Jadi saya tahu persis seperti apa ekosistem para vapers ini. Ketika para vapers ngebul, 150.000 orang bekerja," ujar Uus.
Angka 150 ribu pekerja itu menjadi salah satu alasan Uus meminta agar dampak ekonomi tidak diabaikan.
Menurutnya, industri rokok elektrik bukan hanya berkaitan dengan kebiasaan konsumen, tetapi juga mata pencaharian orang-orang yang terlibat dalam rantai usahanya.
"Jadi tidak usah ngomong muluk-muluk belasan juta lapangan pekerjaan. Ini yang ada saja mau digusur. Kacau!" lanjutnya. Uus sendiri memiliki kerja sama dengan salah satu produk rokok elektrik.
| Baca Juga: El Rumi Ajukan Kontrak Izin Main GTA VI, Ekspresi Manyun Syifa Hadju Jadi Sorotan
Namun, dalam pernyataannya, ia juga membahas persoalan yang lebih luas, yakni keberadaan pekerja dan pelaku usaha yang bergantung pada industri tersebut.
Selain persoalan pekerjaan, Uus tidak setuju apabila pengguna vape secara umum langsung dikaitkan dengan penyalahgunaan narkoba.
Ia menilai penggunaan suatu produk tidak otomatis menunjukkan bahwa seseorang memiliki niat melakukan tindakan terlarang.
Untuk menjelaskan pendapatnya, komika tersebut menggunakan perumpamaan benda-benda yang lazim ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.
| Baca Juga: Setahun Berstatus High Risk, Keluarga Ammar Zoni Ajukan Permohonan Evaluasi ke Ditjenpas
"Kalau kamu membeli pisau, apakah kamu ingin menusuk orang? Apakah kalau membeli motor, kamu ingin menjadi begal? Apakah kalau membeli sendok, kamu ingin jadi tukang suap? Kan tidak!" tuturnya.
Ia kemudian meminta agar penindakan diarahkan kepada orang yang terbukti melakukan penyalahgunaan, bukan seluruh pengguna rokok elektrik.
"Yang seharusnya dihukum itu adalah mereka yang melakukan penyalahgunaan. Mereka yang menggunakannya dengan benar ya jangan dihukum. Tolong, dikaji lagi regulasinya, jangan dieliminasi," tegas Uus.
Di sisi lain, MUI menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape di Jakarta pada 6 November 2026.
| Baca Juga: Dituding Iri dengan Nagita Slavina, Sarah Sechan Flexing Pekerjaan Mentereng Suami
Ketetapan tersebut mempertimbangkan risiko kesehatan, dampak terhadap lingkungan, serta potensi vape menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya.
MUI juga merekomendasikan pemerintah dan DPR menyusun aturan mengenai pelarangan vape beserta sanksinya.
Meski demikian, fatwa keagamaan tersebut tidak otomatis menjadi larangan pemerintah yang berlaku sebagai peraturan perundang-undangan. (*)







