Soal Dana APBN Rp14 M ke Perusahaan RANS, Dokter Tirta Sarankan Raffi Ahmad Mundur dari Jabatan Utusan Presiden

VIVIA MEDIA — Dokter Tirta Mandira Hudhi menyarankan Raffi Ahmad menentukan pilihan antara mengembangkan bisnis RANS atau menjalankan tugas sebagai Utusan Khusus Presiden.

Saran itu disampaikan setelah temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai kontrak pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia menjadi sorotan.

Melalui video yang dibagikan di media sosial pada Selasa (10/11/2026), Dokter Tirta menjelaskan pandangannya mengenai penggunaan anggaran negara untuk kegiatan promosi.

Ia menegaskan bahwa kritiknya bukan berasal dari persoalan pribadi dengan Raffi Ahmad.

| Baca Juga: Viral Laporan ICW soal Dana APBN Rp14,69 M ke Perusahaan Raffi Ahmad, Begini Reaksinya

Menurut Dokter Tirta, pemerintah boleh menggunakan jasa influencer untuk memperkenalkan destinasi wisata Indonesia. Kegiatan tersebut dinilai dapat membantu promosi daerah sekaligus mendukung pemasukan negara.

Ia mencontohkan perjalanan kreator konten ke sejumlah destinasi, seperti Labuan Bajo, Natuna, Manado, Makassar, hingga Papua. Namun, kerja sama itu harus memiliki mekanisme yang jelas dan tidak melibatkan transaksi tersembunyi.

"Boleh enggak negara menggunakan influencer untuk kegiatan promosi? Boleh. Karena kegiatan promosi pariwisata itu adalah salah satu kegiatan pilar income pertama negara," ujar Dokter Tirta.

Ia juga menegaskan, "Aku enggak permasalahin mau negara nge-hire influencer A sampai Z, mau ngebiayain travel vlogger buat ke Labuan Bajo, mau ke Natuna, mau ke Manado, mau ke Makassar, mau ke mana pun, itu boleh. Asal dilakukan dengan dealing-dealing yang jelas, tanpa ada transaksi conflict of interest di bawah tangan."

| Baca Juga: Diisukan Hiatus Akting karena Hamil, Natasha Wilona: Ada-ada Aja

Dokter Tirta turut menanggapi masyarakat yang mempertanyakan anggaran promosi tersebut. Menurutnya, warga tidak salah ketika meminta penjelasan karena mereka memiliki hak untuk mengawasi penggunaan uang negara.

"Apakah warga yang komplain itu salah? Enggak, boleh juga. Karena kegiatan warga yang meminta penjelasan dari negara itu dijamin undang-undang," katanya.