Inovasi Pangan Lokal Tak Boleh Berhenti di Laboratorium, Harus Terbukti, Aman, dan Terjangkau

VIVIA MEDIA — Indonesia kaya akan pangan lokal, dari umbi-umbian, rempah, ikan, hingga tempe. Namun, kelimpahan itu belum otomatis menjamin masyarakat memperoleh makanan yang aman, bergizi, dan berkualitas.

Karena itu, riset pangan tidak cukup berhenti pada temuan di laboratorium, tetapi perlu diterjemahkan menjadi solusi yang terbukti secara ilmiah, dapat diterapkan, dan terjangkau.

Pesan ini mengemuka dalam Simposium Pangan Nasional 2026 bertema “Inovasi Pangan Fungsional Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Kemandirian Bangsa” di Sudirman Plaza, Indofood Tower, Jakarta, Kamis (8/10/2026). Forum dalam rangkaian Program Indofood Riset Nugraha (IRN) ini mempertemukan pemerintah, akademisi, peneliti, dan pelaku industri menjelang Hari Pangan Sedunia 16 Oktober, dengan tema “Innovate Today. Nourish Tomorrow”.

Simposium sekaligus menandai dimulainya IRN 2026-2027, di mana 83 mahasiswa S1 terpilih dari 595 proposal akan memperoleh dana penelitian dan pendampingan tim pakar selama satu tahun.

| Baca Juga: Teliti Edamame dan Talas Bogor, Mahasiswa Unej dan IPB Raih Dukungan Riset Pangan Nasional

Urgensinya terlihat dari beban penyakit tidak menular seperti stroke dan penyakit jantung. Dr. Novi Indriastuti, M.Epid., Administrator Kesehatan Ahli Madya Kementerian Kesehatan RI. Ia menyebut perubahan pola penyakit selama tiga dekade terakhir menuntut perhatian lebih pada upaya promotif dan preventif.

Konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan, baik dari makanan kemasan maupun masakan rumah, ikut meningkatkan risiko.

“Upaya pencegahan penyakit tidak menular perlu dimulai dari perubahan perilaku sehari-hari. Edukasi mengenai pola makan sehat harus menjangkau masyarakat secara luas agar pilihan pangan yang lebih baik dapat menjadi bagian dari kebiasaan hidup,” jelas Novi.

Ahli gizi dr. Widjaja Lukito, SpGK(K), PhD, menambahkan bahwa perubahan perilaku tidak cukup mengandalkan kesadaran individu, melainkan juga gerakan berbasis komunitas. Dengan demikian, pangan fungsional sebaiknya tidak dipandang sebagai jalan pintas, tetapi ditempatkan dalam konteks pola makan seimbang dan gaya hidup sehat.

| Baca Juga: Mengenal Jahira, Varietas Jahe Merah yang Bisa Jadi 'Ginsengnya' Indonesia

Di sisi lain, manfaat kesehatan suatu pangan harus dibuktikan, bukan sekadar diklaim. Ati Widya Perana, Ketua Tim Standardisasi Klaim dan Informasi Nilai Gizi BPOM RI, menjelaskan bahwa pengawasan pangan olahan mencakup keamanan, mutu, dan gizi, baik sebelum maupun sesudah produk beredar.

Produk tidak cukup disebut menyehatkan hanya karena berbahan alami atau lokal. Untuk klaim kesehatan baru, penelitian pada manusia seperti uji acak terkontrol menjadi bukti yang diutamakan. Selain itu, karena belum ada definisi global yang seragam tentang pangan fungsional, pengembang produk perlu memperhatikan ketentuan label, iklan, dan klaim yang berlaku di Indonesia.