Ramai Pajak Pembalut di Indonesia, Deretan Negara Ini Hapus Pajak Produk Menstruasi

Di antaranya yaitu, Bangladesh, Kenya, Nigeria, India, Lebanon, Malaysia, Maldives, Pakistan, Austria, Irlandia, Meksiko, Inggris, Kolombia, dan Afrika Selatan.

Di kawasan ASEAN sendiri, Indonesia tercatat sebagai negara dengan tarif pajak pembalut tertinggi ke dua setelah Filipina yang menetapkan tarif 12 persen.

| Baca Juga: Ernest Prakasa dan Bintang Emon Angkat Tiga Jari Dukung Demo IndonesiaSadar, Ini Maknanya

Negara Ini Sediakan Pembalut Gratis

Melansir laporan Global Citizen, beberapa negara memiliki kebijakan atau program penyediaan produk menstruasi gratis.

Skotlandia misalnya, mereka menjadi negara pertama di dunia yang memberlakukan kebijakan penyediaan produk menstruasi gratis bagi siapa pun yang membutuhkannya.

Selandia Baru menyediakan pembalut atau tampon gratis melalui sekolah untuk mengatasi masalah kemiskinan menstruasi (period poverty), yakni sebuah kondisi ketika seseorang kesulitan atau tidak mampu mendapatkan produk kebersihan menstruasi.

Dua negara bagian Australia, Victoria dan New South Wales, serta beberapa wilayah di Amerika Serikat seperti Washington, Illinois, New York, New Hampshire, dan Virginia, menerapkan kebijakan serupa.

| Baca Juga: Prilly Latuconsina hingga Jefri Nichol Bersuara, Aksi Greenpeace di Bundaran HI Tuai Dukungan

Bukan Isu Baru

Isu pajak pembalut bukanlah hal baru. Komisioner Komnas Perempuan, Sri Agustini, menjelaskan bahwa perhatian terhadap isu tersebut telah disampaikan melalui keterangan tertulis sebagai Amicus Curiae dalam perkara Nomor 11/PUU-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi.

Dalam keterangan tersebut, Komnas Perempuan menyoroti bagaimana kebijakan PPN dapat menambah beban ekonomi perempuan, khususnya mereka yang berpenghasilan rendah.

Masyarakat juga melakukan protes pada 2022 setelah PPN pembalut dinaikkan menjadi 11 persen. Gerakannya menjadi semakin semasif pada 2026 ini. (*)